PEMILIHAN METODE PENYULUHAN PERTANIAN

Sumber Gambar: http://www.google.co.id

Penyuluhan pertanian harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan metode penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan pemilihan metode yang akan digunakan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. 

 

Dasar pertimbangan
Ada lima hal sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan metode penyuluhan pertanian, yaitu tahapan dan kemampuan adopsi, sasaran, sumber daya, keadaan daerah dan kebijakan pemerintah.

Proses adopsi inovasi (suatu hal baru) seseorang meliputi lima tahap, yaitu: (1) Tahap pemumbuhan perhatian, dimana seseorang hanya sekedar tahu adanya hal baru; (2) Tahap penumbuhan minat, dimana seseorang ingin mengetahui hal baru lebih banyak dan mencari informasi lebih lanjut; (3) Tahap menilai, dimana seseorang mampu membuat perbandingan hal baru dengan yang sebelumnya; (4) Tahap mencoba, dimana mencoba hal baru; dan (5) Tahap menetapkan, dimana seseorang yakin dan menerapkan hal baru. Kemudian kemampuan adopsi hal baru seseorang dapat dikelompokan menjadi inovator, penerap dini, penerap awal, penerap akhir, dan penolak.

Sasaran penyuluhan pertanian terdiri dari pelaku utama (petani, pekebun, peternak beserta keluarganya) dan pelaku usaha (seseorang atau korporasi berbadan hukum yang mengelola usaha pertanian). Dari sasaran yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode penyuluhan antara lain: kemampuan (meliputi tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap), sosial budaya (mencakup adat kebiasaan, norma/aturan yang berlaku, dan status kepemimpinan yang ada.

Perlu juga mempertimbangkan sumber daya yang meliputi antara lain kemampuan penyuluh, materi penyuluhan, sarana dan prasarana penyuluhan. Juga dari keadaan daerah meliputi musim/iklim, keadaan usahatani, dan keadaan lapangan. Demikian juga perlu dipertimbangkan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Tahapan pemilihan metode
Pemilihan metode penyuluhan pertanian melalui tiga tahapan, yaitu (1) Menghimpun dan menganalisa data sasaran, penyuluh dan kelengkapannya, serta keadaan daerah dan kebijakan pemerintah; (2) Menetapkan alternatif metode; dan (3) Menetapkan metode yang akan digunakan dalam penyuluhan pertanian.

Data yang dihimpun dan dianalisa meliputi data-data: sasaran, penyuluh dan kelengkapannya, serta keadaan daerah dan kebijakan pemerintah. Data sasaran penyuluhan pertanian meliputi: (1) Siapa (golongan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jumlah); (2) Budaya (adat kebiasaan, norma-norma, dan pola kepemimpinan); (3) Bentuk usahatani sasaran; dan (4) Kesediaan sasaran sebagai demonstrator. Sedangkan data penyuluh dan kelengkapannya meliputi: (1) Kondisi penyuluh (kemampuan, jumlah, pengetahuan dan keterampilan); (2) Materi penyuluhan; (3) Sarana dan prasarana penyuluhan; dan (4) Biaya yang tersedia. Kemudian data keadaan daerah dan kebijakan pemerintah meliputi: (1) Musim/iklim; (2) Keadaan lapangan (tofografi, jenis tanah, dan sistem pengairan; (3) Fasilitas (jalan, listrik, telepon); dan (4) Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. 

Dalam menetapkan alternatif metode penyuluhan pertanian tidak ada batasan yang jelas, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Metode dengan pendekatan massal (banyak orang) dipergunakan untuk tujuan menarik perhatian, menumbuhkan minat dan keinginan, serta memberikan informasi; (2) Metode dengan pendekatan kelompok (kelompok tani/gabungan kelompok tani) bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih rinci dari tahap menginginkan ke tahap mencoba atau sampai menerapkan suatu teknologi; dan (3) Metode dengan pendekatan perorangan/individu biasanya sangat berguna dalam tahap mencoba hingga menerapkan, karena adanya tatap muka antara penyuluh pertanian dengan sasaran. 

Kegiatan penyuluhan pertanian dapat menggunakan satu atau lebih metode penyuluhan. Apabila lebih dari satu metode penyuluhan yang terpilih, maka pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai berikut: (1) Pengulangan, misalnya kursus tani I diulang dengan kursus tani II dan seterusnya dengan materi yang berlanjut; (2) Berurutan, misalnya kursus tani diikuti dengan karya wisata, perlombaan, dan lain-lain; dan (3) Kombinasi, misalnya pada waktu demonstrasi usahatani sekaligus dilaksanakan lomba antar peserta. 

Dalam menetapkan metode penyuluhan pertanian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Dapat mengembangkan keswadayaan/kemandirian sasaran; (2) Dapat menjangkau tetap sasaran (jumlah, waktu, dan mutu), mudah diterima dan dimengerti, menggunakan fasilitas dan media secara efektif serta efisien; (3) Dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan; dan (4) Partisipasi aktif sasaran (sasaran mau berperan aktif). 

Sumber : SUSILO ASTUTI H.
(Penyuluh Pertanian Pusluhtan) 

 http://cybex.deptan.go.id/penyuluhan/pemilihan-metode-penyuluhan-pertanian

PENYELENGGARAN PELATIHAN DALAM SISTEM LAKU

Peningkatan kualitas sumber daya manusia petani, pekebun, peternak dalam melaksanakan usahatani dari hulu sampai dengan hilir telah diupayakan melalui penyuluhan pertanian.

Sejak tahun 1976 penyuluhan pertanian menggunakan pendekatan latihan dan kunjungan (LAKU), ternyata sangat efektif dalam peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani sehingga pada tahun 1984 Indonesia mencapai swasembada beras. Dalam revitalisasi penyuluhan pertanian dipandang perlu sistem kerja LAKU diterapkan kembali dengan modifikasi sesuai kondisi dan kebijaksanaan yang ada.

Pengertian
LAKU singkatan dari latihan dan kunjungan. Latihan/pelatihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan baik berupa teori maupun praktek dari fasilitator ke penyuluh pertanian melalui metode partisipatif. Sedangkan kunjungan adalah kegitan penyuluh pertanian ke kelompok tani di wilayah kerjanya yang dilakukan secara teratur, terarah dan berkelanjutan. 

Penyelenggaraan latihan dalam sistem LAKU
Pelatihan dalam sistem LAKU merupakan proses belajar-mengajar bagi penyuluh pertanian secara rutin setiap dua minggu sekali bertempat di Balai Penyuluhan Kecamatan atau tempat lain. Pelatihan ini difasilitasi oleh penyuluh pertanian yang menguasai materi, maupun tenaga ahli dari lembaga/instansi lain. 

Tujuan pelatihan dalam sistem LAKU adalah (1) Menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan pembangunan pertanian; (2) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh pertanian, baik teori maupun praktek; (3) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi di tingkat lapangan; dan (4) Meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan penyuluhan pertanian. 

Sasaran pelatihan dalam sistem LAKU adalah (1) Disampaikannya berbagai informasi yang berkaitan dengan pembangunan pertanian. Penyuluh pertanian perlu menerima Informasi-informasi yang berkaitan dengan program-program Pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah. Selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan agribisnis di lapangan/petani binaannya untuk digunakan sebagai bahan menyusun programa penyuluhan di desanya; (2) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian, baik teori maupun praktek. Teori yang diberikan sesuai dengan kebutuhan petani yang dibina untuk pengembangan agribisnisnya dan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. Praktek dapat dilaksanakan di lahan/lapangan maupun di kelas. Materi praktek penyuluhan diarahkan agar peserta (penyuluh pertanian) dapat berpartisipatif aktif, praktek tidak hanya mengenai teknis budidaya saja. Materi yang dibahas dapat meliputi: simulasi, cara-cara berbicara, cara mengajar, teknis diskusi kelompok, membuat alat peraga dan sebagainya; (3) Meningkatnya kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang dihadapi di tingkat lapangan. Pemecahan masalah dapat berisi masalah teknis, sosial dan ekonomi yang dihadapi petani; dan (4) Meningkatnya kemampuan penyuluh pertanian dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan penyuluhan pertanian. Sasaran ini dapat dicapai melalui pelatihan dengan output: (a) Rencana kegiatan penyuluhan dua minggu yang akan datang yang mengacu kepada rencana kerja penyuluh pertanian secara tertulis yang jelas dan spesifik; (b) Kesimpulan pemecahan permasalahan yang dihadapi di tingkat lapangan; (c) Petunjuk dan saran dari tingkat kabupaten. 

Materi pelatihan dalam sistem LAKU mencakup program-program pembangunan yang sedang dan akan dikembangkan daerah setempat, serta materi-materi bersifat membantu memecahkan permasalahan petani/peternak/pekebun. Sumber materi teknologi pertanian dapat bersumber dari Tabloid Sinar Tani, dipilih materi yang sekiranya dapat dikembangkan di wilayah kerja penyuluh pertanian dan materi yang dapat untuk membantu pemecahan masalah petani/peternak/pekebun setempat. Materi-materi pelatihan dirancang sampai tujuan intruksional khusus, misalnya peserta hanya pemahaman saja, peserta harus terampil, dan lain-lain. 

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pelatihan dalam sistem LAKU adalah (1) Teratur, terarah dan berkelanjutan; (2) Topik pelatihan harus aktual, faktual dan dibutuhkan oleh petani; (3) Pembahasan materi harus mendalam; (4) Latihan mencakup teori dan praktek; (5) Latihan harus mampu memecahkan permasalahan teknis di lapangan yang sedang dihadapi petani; (6) Pelatih/fasilitator/pengajar harus menguasai materi dan metoda yang dipergunakan; (6) Pelatihan menggunakan metoda partisipatif; (7) Pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal. 

Proses pelatihan dalam sistem LAKU sebagai berikut: (1) Diskusi umum antara penyuluh pertanian dengan petugas instansi terkait untuk memecahkan masalah lapangan. Petugas instansi terkait antara lain pengamat irigasi, pengamat OPT, petugas perbankan, petugas benih, dan lain-lain; (2) Fasilitator menyampaikan materi yang sesuai dengan kebutuhan pemecahan masalah di lapangan; (3) Apabila ada materi yang harus praktek dapat dilakukan di luar atau di dalam ruangan; (4) Evaluasi pelaksanaan rencana kerja 2 minggu yang lalu. Caranya setiap penyuluh pertanian menyampaikan laporan tentang kemajuan yang dicapai dan permasalahan di lapangan untuk dipecahkan bersama; dan (5) Menyusun rencana kerja untuk 2 minggu yang akan datang.

Sumber : SUSILO ASTUTI H. (Penyuluh Pertanian Pusluhtan) 

 http://cybex.deptan.go.id/penyuluhan/penyelenggaran-pelatihan-dalam-sistem-laku

Teknologi TOT (Tanpa Olah Tanah) Jagung

Sumber Gambar: http://www.google.co.id

Sulawesi selatan termasuk salah satu wilayah pengembangan jagung Nasional dan pemasok kebutuhan jagung di Indonesia. Daerah ini memiliki dua agroekosistem yaitu lahan kering seluas 913.446 Ha dan lahan sawah tadah hujan seluas 239.171 Ha. Pengembangan jagung lahan kering umumnya dilakukan pada musim hujan, sehingga produktivitas tidak seoptimal apabila dilakukan pada musim kemarau di lahan sawah tadah hujan. Penyebabnya adalah intensitas penyinaran matahari dan jumlah debit air pada setiap fase yang berbeda terhadap pertanaman jagung. BPTP Sulawesi Selatan mengintroduksikan pertanaman jagung dengan teknologi TOT yang diawali pada tahun 2005 di kabupaten Jeneponto yang memiliki curah hujan hanya sekitar 3-5 bulan/tahun.

Implementasi dan inovasi teknologi ini memberikan dampak pada peningkatan indeks pertanaman (IP) jagung. Pemanfaatan lahan sawah tadah hujan umumnya rata-rata hanya satu kali sampai dua kali (padi rendengan dan padi MK I), setelah itu lahan dibiarkan bero sehingga peluang keberhasilan hanya dapat ditempuh melalui pertanaman jagung dengan sistem TOT pada lahan sawah tadah hujan. Penerapan teknologi pertanaman jagung sistem TOT pada lahan sawah tadah hujan dapat meningkatkan indeks pertanaman dari (100 dan 200) menjadi (200 dan 300). Teknologi budidaya jagung cara TOT di hamparan pertanaman padi rendengan di kabupaten Jeneponto memberikan hasil optimal dibanding pertanaman padi yang mengolah tanah sempurna.

Pemerintah Daerah Jeneponto memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap teknologi TOT pada budidaya jagung karena petani memperoleh pendapatan dari usahatani jagung sebesar Rp 10.000.000/ha/satu kali panen. Sedang penerapan budidaya jagung cara TOT di kabupaten Takalar membutuhkan biaya produksi sebesar Rp 2.872.500,- dengan tingkat pendapatan petani antara Rp 15.327.500 /ha/satu kali panen.

 

 

 

 sumber: Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian,2011
Amir Syam, Siti Najma Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan 
 http://cybex.deptan.go.id/penyuluhan/teknologi-tot-tanpa-olah-tanah-jagung

Teknologi Peningkatan Daya Sangga Air pada Lahan Sawah

Sumber Gambar: http://www.google.co.id

Perubahan iklim yang membuat terjadinya pergeseran waktu tanam sehingga cenderung menurunkan produksi padi sawah irigasi terutama produksi padi pada musim gaduh, telah menjadikan keadaan yang cukup sulit bagi petani. Bahan organik merupakan faktor penting dalam peningkatan daya sangga tanah terhadap air, sehingga ketersediaan air dalam tanah meningkat. Teknologi peningkatan daya sangga air pada lahan sawah dirancang dengan memanfaatkan jerami hasil samping panen. Jika seluruh jerami yang jumlahnya rata-rata 7,5-10 ton/ha dikembalikan kedalam tanah, maka jerami akan menyimpan air tanah, minimal seberat dirinya sendiri. Hal itu disebabkan bahan organik (jerami) mempunyai daya afinitas tinggi terhadap air (Ball, 2010).

 

Pemahaman petani terhadap potensi jerami untuk peningkatan ketersediaan air tanah direspon sangat baik oleh petani, sehingga hasil padi mereka di musim gaduh jauh lebih baik dari pada petani yang tidak terlalu peduli akan pentingnya pengembalian jerami. Menurut petani di desa Wonosari, Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, teknologi ini sangat memuaskan mereka karena produksi padi dapat ditingkatkan.

Tanpa pengembalian seluruh jerami padi ke sawah, produksi padi pada musim gaduh bisa menurun melebihi 40% dari pada produksi padi musim rendeng bahkan kalau tidak ada air tambahan (air dipompa dari sungai) tanaman padi mereka bisa puso. Dengan pengembalian seluruh jerami padi hasil musim rendeng dan didukung oleh kondisi yang tidak ekstrim kering , produksi padi di musim gaduh hanya menurun sekitar 10-25%. Menurut petani dengan teknologi tersebut mereka dapat menghindari kehilangan hasil sekitar 10-15% (± 1,0-1,5 ton/ha).

 

Tabel 1. Penghasilan bersih petani dari 1 ha sawah irigasi sebelum dan sesudah penanaman jagung untuk sayuran/pakan di awal musim hujan dan pengembalian jerami padi hasil tanam musim rendeng untuk penanaman di musim gaduh sebagai usaha mengatasi dampak perubahan iklim di Kabupaten Lampung Timur

 

No.	Komoditas	Penghasilan (Rp/ha)
		Sebelum Penanaman Jagung dan Pengembalian Jerami		Sesudah Penanaman Jagung dan Pengembalian Jerami
		Musim Rendeng	Musim Gaduh	Musim Rendeng	Musim Gaduh
1.	Jagung	-	-	4.280.000,-	-
	Padi	9.400.000,-	5.640.000,-	9.400.000,-	7.520.000,-
	Jumlah	9.400.000,-	5.640.000,-	13.680.000,-	7.520.000,-
	Total per tahun		15.040.000,-		21.200.000,-

sumber: Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian,2011 Bariot Hafif dan Masganti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung

 http://cybex.deptan.go.id/penyuluhan/teknologi-peningkatan-daya-sangga-air-pada-lahan-sawah

Bahan Pangan Pengganti Nasi di Desa Cinanjung

 

Bahan pangan lokal merupakan salah satu potensi yang dapat diberdayakan guna menciptakan ketahanan pangan nasional selain dari padi. Beberapa bahan pangan lokal banyak tersedia di lingkungan masyarakat, namun karena pola konsumsi pangan dan kebiasaan masyarakat yang telah mendarah daging maka bahan pangan local banyak yang di abaikan. Padahal jika dimanfaatkan secara optimal maka bahan pangan local dapat menjadi pengganti nasi  yang sampai saat ini fungsinya sebagai makanan pokok tidak bisa tergantikan.

Salah satu upaya untuk memasyarakatkan bahan pangan lokcal adalah dengan melakukan pembinaan kepada para kelompok wanita tani (KWT) karena pada umumnya kegiatan kelompok wanita tani (KWT) berhubungan dengan pengolahan bahan pangan hasil pertanian. Salah satu Kelompok wanita tani (KWT) yang mulai memanfaatkan dan mengolah bahan pangan local menjadi makanan pengganti nasi adalah KWT Melati Asih Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Melalui pembinaan dari penyuluh wilbin Desa Cinanjung, para anggota KWT mulai memanfaatkan umbi singkong yang diolah menjadi nasi gaplek. Walaupun  masih dalam skala rumah tangga, namun diharapkan dengan adanya kegiatan ini pola konsumsi pangan khususnya pola konsumsi pangan para anggota KWT dan keluarganya dapat berubah dan dapat mendukung program pemerintah berupa One Day Without Rice atau Satu Hari Tanpa Nasi

 Informasi Ketahanan Pangan

Peranan Kelompok Tani dalam Ketahanan Pangan

Dalam upaya meningkatkan pembangunan ketahanan pangan, peranan kelembagaan kelompok tani di pedesaan sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program yang sedang dan akan dilaksanakan karena kelompok tani inilah pada dasarnya pelaku utama pembangunan ketahanan pangan.

Keberadaan kelembagaan kelompok tani sangat penting diberdayakan karena potensinya sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Pertanian, pada tahun 2002 terdapat 27 juta lebih kepala keluarga (KK) yang bekerja di sektor pertanian. Dari jumlah tersebut, telah dibentuk kelembagaan kelompok tani sebanyak 275.788 kelompok. Kelembagaan kelompok tani ini sangat efektif sebagai sarana untuk kegiatan belajar, bekerja sama, dan pemupukan modal kelompok dalam mengembangkan usahatani.

Pentingnya pemberdayaan kelompok tani tersebut sangat beralasan karena kalau kita perhatikan keberadaan kelompok tani akhir-akhir ini - terutama sejak era otonomi daerah dilaksanakan - ada kecenderungan perhatian pemerintah daerah terhadap kelembagaan kelompok tani sangat kurang bahkan terkesan diabaikan sehingga kelembagaan kelompok tani yang sebenarnya merupakan aset sangat berharga dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan belum berfungsi secara optimal seperti yang diharapkan

Mengingat semakin kompleks dan besarnya tantangan pembangunan ketahanan pangan mendatang, terutama untuk mencapai kemandirian pangan, maka kelembagaan kelompok tani yang tersebar di seluruh pelosok pedesaan perlu dibenahi dan diberdayakan, sehingga mempunyai keberdayaan dalam melaksanakan usahataninya.

Untuk mencapai keberdayaan tersebut, program pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan harus dapat meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam hal (1) Memahami kekuatan (potensi) dan kelemahan kelompok; (2) Memperhitungkan peluang dan tantangan yang dihadapi, pada saat ini dan masa mendatang; (3) Memilih berbagai alternatif yang ada untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dan (4) Menyelenggarakan kehidupan berkelompok dan bermasyarakat yang serasi dengan lingkungannya secara berkesinambungan.

Agar upaya memandirikan dan memberdayakan kelompok tani tersebut dapat dilaksanakan, setidaknya ada empat langkah strategis yang harus dilakukan, diantaranya :

Pertama, peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani. Hal ini sangat penting dilakukan, karena menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) 2001, ternyata masyarakat yang berumur 15 tahun ke atas dan bekerja di bidang pertanian sebanyak 10,66 juta jiwa tidak tamat SD (sekolah dasar) dan 5.758 juta jiwa tidak pernah sekolah, sedang yang tamat SD sebanyak 15,932 juta jiwa. Upaya peningkatan SDM petani ini dapat dilakukan melalui proses pembelajaran melalui bimbingan penyuluhan, pelatihan, kursus, sekolah lapang, pendampingan dan lainnya. Materi dan cara penyampaiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan petani dan kemampuan petani sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi kelompok tani.

Ujung Tombak

Mengingat peranan penyuluh pertanian sebagai "ujung tombak" dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani, maka keberadaan penyuluh pertanian termasuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai wadah pertemuan, uji coba dan lainnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, sehingga para penyuluh pertanian ini dapat melaksanakan penyuluhan secara profesional.

Kedua, kemudahan dalam akses sarana produksi pertanian. Mengingat sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, permodalan, alat dan mesin pertanian merupakan faktor (input) yang sangat menentukan hasil (output), maka keberpihakan pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang sarana produksi pertanian ini sangat diharapkan kelompok tani.

Adanya slogan enam tepat (tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu dan tempat) dalam penyaluran sarana produksi hendaknya tidak hanya manis di dalam kata-kata atau tulisan, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan, sehingga benar-benar dapat dirasakan kelompok tani.

Masih terjadinya kekurangan benih ketika musim tanam akan dilakukan dan terjadinya kelangkaan pupuk ketika masa pemupukan akan dikerjakan, hanya merupakan contoh kasus yang hendaknya dapat memacu pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang sarana produksi pertanian untuk bekerja lebih baik lagi. Sebab, jika hal-hal tersebut tidak segera dibenahi dan masih dialami kelompok tani, sulit rasanya para petani dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usahataninya secara optimal.

Untuk itu, berbagai lembaga pelayanan kelompok tani yang ada di pedesaan seperti perbankan, Lembaga Usaha Perekonomian Pedesaan (LUEP), koperasi tani, KUD, kios sarana produksi dan lainnya perlu lebih diberdayakan dan mendapat perhatian pemerintah daerah setempat sehingga dapat meningkatkan tugas dan fungsinya selaku mitra usaha petani dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, akses terhadap informasi. Dalam era informasi sekarang ini, pendapat yang mengatakan bahwa petani/ kelompok tani tidak memerlukan informasi adalah pendapat yang sangat keliru. Karena itu dalam masa mendatang berbagai informasi khususnya mengenai pembangunan ketahanan pangan perlu disebarluaskan kepada petani, sehingga mereka dapat mengakses informasi/berita yang sedang dan akan terjadi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan pertanian. Misalnya tentang akan tibanya musim kemarau/hujan, gejala adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman, perkembangan harga gabah di pasaran dan sebagainya.

Dengan mengetahui perkembangan yang sedang dan akan terjadi yang dapat berpengaruh langsung terhadap usahatani yang dikerjakan, diharapkan para petani dapat bekerja sama dengan aparat untuk mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi. Misalnya, ketika mengetahui harga gabah turun, para petani bisa menyimpan gabahnya terlebih dahulu di lumbung pangan kelompok, dan baru menjualnya ketika harga gabah sudah membaik dan menguntungkan.

Mengingat informasi pertama yang diterima petani/ kelompok tani lebih banyak berasal dari petugas penyuluh pertanian dan penerangan, maka informasi yang akan disampaikan harus diolah dan dikemas sesuai dengan bahasa dan kemampuan daya serap petani, sehingga mudah dipahami.

Keempat, keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian. Karena dari ketiga strategi yang diuraikan di atas sangat erat kaitannya dengan tugas aparat kelembagaan pemerintah di daerah sebagai fasilitator, motivator dan regulator, maka berbagai keberpihakan setiap pemimpin daerah terhadap pembangunan ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan dan berbagai program yang direncanakan dapat diimplementasikan di lapangan.

Dengan beberapa langkah strategis yang dipaparkan di atas, pada akhirnya selain kemandirian petani/kelompok tani dapat terus ditingkatkan, berbagai program pembangunan ketahanan pangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana diharapkan. 

SUMBER INFO